Vaksinasi Ayam oleh Pemerintah


PROGRAM vaksinasi ayam oleh pemerintah di Indonesia mencakup intervensi langsung (vaksinasi lapangan) dan kebijakan penunjang kesehatan unggas.

Vaksinasi ayam oleh pemerintah saat ini lebih banyak diinisiasi pemerintah desa/daerah.

Tingkat nasional, fokus utama masih pada penanganan PMK ternak besar , meski kebijakan distribusi DOC  dan sistem pelaporan iSIKHNAS  menjadi fondasi penguatan kesehatan unggas jangka panjang.

Kolaborasi pusat-daerah-desa diperlukan untuk memperluas cakupan vaksinasi langsung ke peternak rakyat.

VAKSINASI LANGSUNG OLEH PEMERINTAH

  • Jenis vaksin: Newcastle Disease (ND/tetelo).  

KEBIJAKAN NASIONAL KESEHATAN UNGGAS 

  • Penataan distribusi DOC ayam ras:  
    • Diatur dalam **Permentan No. 10/2024** untuk menciptakan ekosistem industri perunggasan yang sehat.  
    • Fokus pada:  
      • Pelibatan koperasi dalam distribusi DOC.  
      • Larangan pembibit layer membesarkan DOC jantan petelur (diberikan ke peternak rakyat sebagai alternatif ayam kampung).  
    • Penjagaan harga ayam hidup di atas biaya pokok produksi .  
  • Tujuan: Menjaga kesejahteraan peternak rakyat dan stabilitas pasokan.  

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

  • Sistem iSIKHNAS: Digunakan untuk memantau realisasi vaksinasi secara nasional. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS)
  • Peran otoritas veteriner: Memastikan semua data vaksinasi (termasuk mandiri/CSR) tercatat .  

SINERGI PROGRAM LAIN 

  • Biosekuriti terintegrasi: Penyemprotan desinfektan kandang oleh pemerintah..  
  • Pendampingan teknis: Peternak diberi pelatihan manajemen litter dan fermentasi kotoran dengan EM4 untuk mengurangi penyakit sekunder.  

TANTANGAN DAN REKOMENDASI

  • Kendala:  
    • Ketergantungan pada inisiatif (vaksinasi ayam belum seintensif vaksin PMK sapi).  
    • Pelaporan vaksinasi mandiri sering belum terdokumentasi baik .  

  • Solusi:  
    • Sinkronisasi data vaksinasi unggas di iSIKHNAS.  
    • Edukasi peternak tentang pentingnya vaksin ND.