PROGRAM vaksinasi ayam oleh pemerintah di Indonesia mencakup intervensi langsung (vaksinasi lapangan) dan kebijakan penunjang kesehatan unggas.
Vaksinasi ayam oleh pemerintah saat ini lebih banyak diinisiasi pemerintah desa/daerah.
Tingkat nasional, fokus utama masih pada penanganan PMK ternak besar , meski kebijakan distribusi DOC dan sistem pelaporan iSIKHNAS menjadi fondasi penguatan kesehatan unggas jangka panjang.
Kolaborasi pusat-daerah-desa diperlukan untuk memperluas cakupan vaksinasi langsung ke peternak rakyat.
VAKSINASI LANGSUNG OLEH PEMERINTAH
- Jenis vaksin: Newcastle Disease (ND/tetelo).
KEBIJAKAN NASIONAL KESEHATAN UNGGAS
- Penataan distribusi DOC ayam ras:
- Diatur dalam **Permentan No. 10/2024** untuk menciptakan ekosistem industri perunggasan yang sehat.
- Fokus pada:
- Pelibatan koperasi dalam distribusi DOC.
- Larangan pembibit layer membesarkan DOC jantan petelur (diberikan ke peternak rakyat sebagai alternatif ayam kampung).
- Penjagaan harga ayam hidup di atas biaya pokok produksi .
- Tujuan: Menjaga kesejahteraan peternak rakyat dan stabilitas pasokan.
- Sistem iSIKHNAS: Digunakan untuk memantau realisasi vaksinasi secara nasional. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS)
- Peran otoritas veteriner: Memastikan semua data vaksinasi (termasuk mandiri/CSR) tercatat .
- Biosekuriti terintegrasi: Penyemprotan desinfektan kandang oleh pemerintah..
- Pendampingan teknis: Peternak diberi pelatihan manajemen litter dan fermentasi kotoran dengan EM4 untuk mengurangi penyakit sekunder.
- Kendala:
- Ketergantungan pada inisiatif (vaksinasi ayam belum seintensif vaksin PMK sapi).
- Pelaporan vaksinasi mandiri sering belum terdokumentasi baik .
- Solusi:
- Sinkronisasi data vaksinasi unggas di iSIKHNAS.
- Edukasi peternak tentang pentingnya vaksin ND.
